Menko PM: 30 Persen Area di Infrastruktur Publik Wajib buat UMKM

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Peristiwa

Menko PM: 30 Persen Area di Infrastruktur Publik Wajib buat UMKM
CNN Indonesia

Kamis, 30 Okt 2025 04:08 WIB

url telah tercopy

Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pesantren Al Itqon, Bugen, Semarang, Rabu (29/10). (CNN Indonesia/Muhammad Naufal)

Semarang, CNN Indonesia — Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan setiap infrastruktur publik seperti bandara hingga pelabuhan wajib mengalokasikan minimal 30 persen area lokasinya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Ia mengingatkan kepada seluruh pihak untuk patuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur soal itu.Lihat Juga :Pemerintah Gagas Pasar 1001 Malam Pakai Aset Pemerintah yang Nganggur

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, di mana semua fasilitas publik, 30 persennya harus untuk UMKM dan ekonomi kreatif, 30 persen. Nah, ini mau saya tegakkan,” kata Cak Imin di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10).Aturan itu diatur pada Pasal 60 PP No. 7 Tahun 2021. Ayat 1 menyatakan bahwa Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Micro dan Usaha Kecil paling sedikit tiga puluh persen total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Lalu, ayat 2 Pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan infrastruktur publik sebagaimana meliputi terminal, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, serta infrastruktur publik lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.Cak Imin menyebut bahwa aturan ini sangatlah baik dan membawa dampak positif terhadap pelaku UMKM di Indonesia, namun belum tegak sepenuhnya. Ia lantas menegaskan akan memeriksa kepatuhan setiap infrastruktur publik di Indonesia akan aturan tersebut.Cak Imin akan memastikan apakah setiap infrastruktur publik telah mengalokasikan 30 persen areanya untuk untuk UMKM dan ekonomi kreatif.”Mengingatkan para pemegang kendali fasilitas publik, gunakan PP No. 7 Tahun 2021 agar dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ditindak,” ucap dia. Cak Imin juga mengupayakan agar kalaupun ada biaya sewa bagi UMKM seharusnya tidak membayar penuh seperti gerai lain.”Kalau toh itu membayar harganya maksimal 30 persen dari harga umum,” ujarnya.Pada saat yang sama, Cak Imin mengaku akan terus menyempurnakan regulasi untuk melindungi UMKM di Indonesia.Ia menyebut pemerintah akan senantiasa berupaya membentuk aturan yang berpihak dan dapat membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.”Termasuk kita akan jaga diri dari kekuatan monopoli, kekuatan oligopoli, sehingga UMKM kita bisa tumbuh. Regulasi kita akan sempurnakan,” ujar dia.Lihat Juga :Prabowo Angkat Nanik Deyang Jadi Ketua Harian Tim Koordinasi MBG (mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]

url telah tercopy

TOPIK TERKAIT

umkm

ekonomi kreatif

menko pm

muhaimin iskandar

Leave a Reply Cancel reply