Koalisi Sipil: Rangkap Jabatan Menhan-Menko Polkam Harus Diakhiri

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Politik

Koalisi Sipil: Rangkap Jabatan Menhan-Menko Polkam Harus Diakhiri
CNN Indonesia

Kamis, 11 Sep 2025 23:03 WIB

url telah tercopy

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. (CNN Indonesia/ Dwi Ari Prastyanto)

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi masyarakat sipil meminta rangkap jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menko Polkam untuk segera diakhiri. Koalisi menilai ada potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar jika rangkap jabatan itu terus dilakukan.”Kami menilai rangkap jabatan antara Menhan dan Menko Polkam tidak boleh dilakukan terlalu lama dan harus segera diakhiri,” dikutip dari keterangan tertulis koalisi sipil, Kamis (11/9).Koalisi menyatakan dua kementerian itu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Kemenko Polkam bersifat koordinatif, sementara Kemhan bersifat operasional. ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut koalisi, membiarkan rangkap jabatan itu terlalu lama akan menimbulkan kerumitan tersendiri dalam tata kelola manajemen politik, keamanan dan pertahanan negara.”Kami menilai tidak tepat bila pengelolaan dua kementerian itu pada satu orang menteri dalam periode yang terlalu lama. Kondisi ini akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar, karena adanya akumulasi kewenangan pada satu orang menteri,” kata koalisi. Pilihan RedaksiResmi Jabat Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Ungkap Arahan PrabowoDaftar Jabatan Sjafrie Sjamsoeddin Usai Jadi Menko Polkam Ad InterimJawaban Prabowo soal Kursi Menko Polkam dan Menpora Usai ReshuffleMenurut koalisi, di dalam negara demokrasi, penting untuk dihindari adanya akumulasi kewenangan di satu tangan. Negara demokrasi menuntut pentingnya diferensiasi fungsi dan tugas kementerian demi efektifitas kerja pemerintah.Koalisi menyatakan diferensiasi fungsional dalam pemerintahan menjadi penting untuk menghindari terjadinya absolut power satu orang atau satu lembaga.”Jika akumulasi kewenangan itu terjadi maka potensi penyalahgunaan kewenangan akan tinggi,” kata koalisi.Koalisi menyinggung masa orde baru saat penggabungan Menhankam/Pangab yang membuat Menteri Pertahanan Keamanan, sekaligus Panglima ABRI, mengambil kendali penuh atas sektor pertahanan dan keamanan.Menurut koalisi, otoritas tunggal itu akhirnya berdampak pada terciptanya kebijakan kebijakan keamanan yang eksesif, represif dan cenderung membatasi kebebasan.”Perangkapan kedua jabatan tersebut dalam satu tangan cenderung akan membuka ruang terjadinya sekuritisasi, yakni negara akan melihat semua isu sosial politik akan menjadi masalah keamanan nasional, yang perlu didekati dengan pendekatan keamanan,” kata koalisi.Sekuritisasi itu, kata koalisi, akan mendelegitimasi pendekatan dialog, tidak mendengarkan aspirasi publik secara penuh (hanya formalitas), dan dalam penyelesaian masalah cenderung lebih mengedepankan pendekatan militer.”Dalam konteks kekinian, hal itu nyata terjadi dengan maraknya keberadaan militer dalam ruang-ruang dan wilayah sipil, untuk mengatasi situasi sosial politik yang terjadi,” kata koalisi. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik dan WALHI.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. Sjafrie menggantikan posisi Budi Gunawan. (yoa/isn)

[Gambas:Video CNN]

url telah tercopy

TOPIK TERKAIT

koalisi sipil

rangkap jabatan

menhan

menko polkam

demokrasi

Leave a Reply Cancel reply