Komisi XIII Dorong Konflik PT TPL Ditangani Pansus Konflik Agraria
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Politik
Komisi XIII Dorong Konflik PT TPL Ditangani Pansus Konflik Agraria
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Okt 2025 04:20 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Komisi XIII DPR RI merekomendasikan penyelesaian konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut) dibahas oleh Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Ilustrasi (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi XIII DPR RI merekomendasikan penyelesaian konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut) dibahas oleh Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.Hal tersebut disepakati usai pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso di Medan.Lihat Juga :Politikus DPR Kritik Kajari Terima Duit Barbuk Rp500 Juta Tak Dipidana
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hasil RDPU kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIII akan membawa kasus konflik TPL dengan rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).Sugiat mengatakan dalam RDPU kemarin Komisi XIII juga mendorong agar kementerian dan lembaga terkait untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF itu, kata dia, bisa dipimpin langsung Kementerian Hukum dan Kementerian HAM dengan koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum.Ia menjelaskan nantinya tim itu bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.”Komisi XIII DPR juga mendorong Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK segera membentuk TGPF untuk menindak lanjutkan dugaan pelanggaran HAM di kasus tersebut,” ujarnya.Lihat Juga :Puluhan Warga Adat Terluka Usai Bentrokan PT TPL, Polisi Buka SuaraDi sisi lain, Komisi XIII DPR juga mengimbau seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan non-represif dan berbasis HAM.”Komisi XIII menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL untuk menjamin hak masyarakat atas pendidikan, layanan kesehatan, dan penghidupan yang layak,” jelasnya.Sebelumnya, entrokan antara ratusan pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan petani adat kembali pecah di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.Peristiwa itu terjadi pada Senin 22 September 2025 pagi di lahan pertanian masyarakat adat Buntu Panaturan, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, yang hanya berjarak sekitar 2-3 kilometer dari bibir Danau Toba, kawasan Dolok Mauli-Sipolha.Lihat Juga :Pekerja PT TPL Bentrok dengan Petani di SimalungunDalam insiden itu, sedikitnya 34 petani yang tergabung dalam Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras) mengalami luka-luka akibat bentrokan.Dari jumlah itu, 10 orang harus menjalani perawatan intensif. Tak hanya itu sepeda motor milik petani dirusak, 10 unit di antaranya dibakar, 4 unit rumah warga dibakar, hasil panen hancur. (fra/tfq/fra)
[Gambas:Video CNN]
Bagikan:
url telah tercopy
TOPIK TERKAIT
dpr ri
pt toba pulp lestari
konflik agraria
danau toba
penyelesaian sengketa
pelanggaran ham
komisi xiii
ARTIKEL TERKAIT
DPR Soroti Status Stateless Nur Amira, Dideportasi RI dan Malaysia
DPR Bentuk Pansus Agraria, Dorong Pembentukan Badan Reforma Agraria
DPR Sahkan RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia Jadi Undang-Undang
DPR Heran Warga Biasa Sulit Dapat WNI Tapi Naturalisasi Timnas Cepat
RUU BUMN Rampung, Tinggal Ketok Palu Paripurna DPR
Amnesty Sebut Pidato Prabowo di PBB Tak Sejalan dengan Kebijakan RI
REKOMENDASI UNTUKMU
LIHAT SEMUA
LIHAT SEMUA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER
Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG
TELUSURI
Nasional
Internasional
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Hiburan
Gaya Hidup
berbuatbaik.id
CNN TV
IKUTI KAMI
© 2025 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2025 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed
with permission. Tentang Kami |
Redaksi |
Pedoman Media Siber |
Karir |
Disclaimer
CNN U.S. |
CNN International |
CNN en ESPAÑOL |
CNN Chile
CNN México |
العربية |
日本語 |
Türkçe Komisi XIII Dorong Konflik PT TPL Ditangani Pansus Konflik Agraria
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Politik
Komisi XIII Dorong Konflik PT TPL Ditangani Pansus Konflik Agraria
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Okt 2025 04:20 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Komisi XIII DPR RI merekomendasikan penyelesaian konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut) dibahas oleh Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Ilustrasi (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi XIII DPR RI merekomendasikan penyelesaian konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut) dibahas oleh Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.Hal tersebut disepakati usai pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso di Medan.Lihat Juga :Politikus DPR Kritik Kajari Terima Duit Barbuk Rp500 Juta Tak Dipidana
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hasil RDPU kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIII akan membawa kasus konflik TPL dengan rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).Sugiat mengatakan dalam RDPU kemarin Komisi XIII juga mendorong agar kementerian dan lembaga terkait untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF itu, kata dia, bisa dipimpin langsung Kementerian Hukum dan Kementerian HAM dengan koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum.Ia menjelaskan nantinya tim itu bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.”Komisi XIII DPR juga mendorong Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK segera membentuk TGPF untuk menindak lanjutkan dugaan pelanggaran HAM di kasus tersebut,” ujarnya.Lihat Juga :Puluhan Warga Adat Terluka Usai Bentrokan PT TPL, Polisi Buka SuaraDi sisi lain, Komisi XIII DPR juga mengimbau seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan non-represif dan berbasis HAM.”Komisi XIII menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL untuk menjamin hak masyarakat atas pendidikan, layanan kesehatan, dan penghidupan yang layak,” jelasnya.Sebelumnya, entrokan antara ratusan pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan petani adat kembali pecah di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.Peristiwa itu terjadi pada Senin 22 September 2025 pagi di lahan pertanian masyarakat adat Buntu Panaturan, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, yang hanya berjarak sekitar 2-3 kilometer dari bibir Danau Toba, kawasan Dolok Mauli-Sipolha.Lihat Juga :Pekerja PT TPL Bentrok dengan Petani di SimalungunDalam insiden itu, sedikitnya 34 petani yang tergabung dalam Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras) mengalami luka-luka akibat bentrokan.Dari jumlah itu, 10 orang harus menjalani perawatan intensif. Tak hanya itu sepeda motor milik petani dirusak, 10 unit di antaranya dibakar, 4 unit rumah warga dibakar, hasil panen hancur.
Source: www.cnnindonesia.com
