KPK soal Dugaan Korupsi Haji di Kemenag dan BPKH: Miris

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Hukum Kriminal

KPK soal Dugaan Korupsi Haji di Kemenag dan BPKH: Miris
CNN Indonesia

Jumat, 21 Nov 2025 05:08 WIB

url telah tercopy

Jubir KPK Budi mengatakan aanya laporan dugaan korupsi haji di BPKH bersamaan dengan upaya KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kemenag. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan dugaan korupsi layanan pendukung haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berawal dari laporan pengaduan masyarakat.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya tengah menelaah dan menganalisis laporan untuk fokus mencari dugaan peristiwa pidananya.Di sisi lain, dia mengatakan adanya laporan dugaan korupsi dimaksud memperlihatkan kondisi yang miris. Sebab, pada saat bersamaan KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan untuk pelaksanaan tahun 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris ketika saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji juga,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/11) malam.Lihat Juga :UGM Buka Suara soal Sidang KIP terkait Ijazah Jokowi

Dia menambahkan, secara institusi, baik BPKH maupun Kementerian Agama memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.Selain itu, KPK bersama Kementerian Haji juga sudah melakukan audiensi untuk membahas titik-titik rawan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.”Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait untuk kemudian kita bisa melakukan pembenahan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola kelola haji ini,” ucap Budi.Respons BPKHBPKH menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK sebagaimana dimaksud di atas.Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan langkah KPK tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.”BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” ujar Fadlul melalui keterangan persnya, Rabu (12/11) lalu. Dia mengatakan BPKH sebagai lembaga publik yang taat hukum berupaya untuk selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada otoritas yang berwenang.Dalam kesempatan ini pula Fadlul menegaskan komitmen BPKH dalam menjaga keamanan dan akuntabilitas dana haji.”BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel,” tutur dia.”Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan,” sambungnya.KPK membuka penyelidikan dugaan korupsi di BPKH terkait pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang.”(Kasus) terpisah,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah penyelidikan dugaan korupsi tersebut sama dengan kasus kuota haji tambahan atau tidak, Rabu (12/11).Sebelumnya, Asep mengatakan laporan dugaan korupsi di BPKH belum naik ke tahap penyidikan. Dengan demikian, hal tersebut berbeda dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang sudah masuk tahap penyidikan.Pilihan RedaksiKPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKHKPK Dalami Pembagian Kuota Haji Khusus-Reguler ke Eks Pejabat KemenagBPKH Bakal Kooperatif Dukung Proses Hukum di KPK”Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” kata Asep, Senin (10/11).Jenderal polisi bintang satu ini bilang KPK mendapat informasi seputar dugaan korupsi pengumpulan tarif pengiriman barang jemaah haji. KPK bakal mengecek langsung fasilitas tempat tinggal, kategori hingga akomodasi jemaah.”Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang, karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain,” tutur Asep.”Nah, itu ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu,” tambahnya.Asep menduga terdapat perbedaan tarif transportasi dan pengiriman barang untuk jemaah.”Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal,” ungkapnya. (ryn/pta)

url telah tercopy

TOPIK TERKAIT

kpk

bpkh

kementerian agama

korupsi haji

korupsi kuota haji tambahan

Leave a Reply Cancel reply