Pengurus PBNU Datangi KPK, Desak Transparan di Kasus Kuota Haji
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Hukum Kriminal
Pengurus PBNU Datangi KPK, Desak Transparan di Kasus Kuota Haji
CNN Indonesia
Jumat, 26 Sep 2025 21:52 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.Anggota Syuriah PBNU Abdul Muhaimin beraudiensi dengan KPK terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Muhaimin menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diusut tuntas.Lihat Juga :KPK Dalami Pertemuan Eks Bendahara Amphuri dengan Yaqut Cholil
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Korupsi itu mestinya menjadi bagian dari extraordinary crime yang harus ditindak tuntas transparan dan adil, tapi jangan sampai kehilangan wise (kebijaksanaan),” kata Muhaimin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).Muhaimin mengingatkan KPK agar publik mendapatkan penjelasan yang terang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia pun mendorong KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Penjelasan-penjelasan KPK jangan sampai menyentuh kepada institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia akhirnya komplain ke saya bagaimana ini peta dan anatominya,” ujarnya.Dalam audiensi tersebut, Muhaimin dan kawan-kawan secara langsung telah menanyakan kapan penetapan tersangka dilakukan oleh KPK.”Jangan digoreng ngalor-ngidul begini. Semoga KPK tetap tegak lurus dan cepat bisa terselesaikan sehingga tidak digoreng,” katanya.Lihat Juga :KPK Geledah Rumah Gubernur Kalimantan Barat Ria NorsanDikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan ada diskusi yang dilakukan dengan kiai dari NU tersebut. Hanya saja, dia menjelaskan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.”Kita sama-sama tunggu prosesnya karena penyidikan juga masih berlangsung di mana penyidik pekan ini masih secara intensif melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak khususnya biro travel penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK di wilayah Jawa Timur,” kata Budi.”Nanti dari keterangan yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan pada pekan ini nanti akan didalami dan dianalisis,” sambungnya.KPK masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan penanganan kasus ini. Sebab, kuota haji tambahan melibatkan 400-an travel dan uang sudah mengalir ke banyak pihak.KPK juga masih mengejar pihak yang berperan sebagai juru simpan uang diduga hasil korupsi kuota haji tambahan. KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran uang dalam kasus ini. Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. Temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).KPK sudah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.Banyak barang bukti diduga terkait perkara telah disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti. (fra/ryn/fra)
[Gambas:Video CNN]
Bagikan:
url telah tercopy
TOPIK TERKAIT
pbnu
kpk
korupsi
kuota haji
dugaan korupsi
korupsi kuota haji
ARTIKEL TERKAIT
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan
KPK Dalami Pertemuan Eks Bendahara Amphuri dengan Yaqut Cholil
KPK Bakal Terbitkan Sprindik Umum Kasus Biskuit Bayi dan Ibu Hamil
Eks Kabagwassidik Polda Sumut Diadukan ke Propam Polri
KPK Buka Peluang Pakai Pasal TPPU di Kasus Kuota Haji Kemenag
KPK Panggil Lagi Bendahara Amphuri di Kasus Kuota Haji
REKOMENDASI UNTUKMU
LIHAT SEMUA
LIHAT SEMUA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER
Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG
TELUSURI
Nasional
Internasional
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Hiburan
Gaya Hidup
berbuatbaik.id
CNN TV
IKUTI KAMI
© 2025 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2025 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed
with permission. Tentang Kami |
Redaksi |
Pedoman Media Siber |
Karir |
Disclaimer
CNN U.S. |
CNN International |
CNN en ESPAÑOL |
CNN Chile
CNN México |
العربية |
日本語 |
Türkçe Pengurus PBNU Datangi KPK, Desak Transparan di Kasus Kuota Haji
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Hukum Kriminal
Pengurus PBNU Datangi KPK, Desak Transparan di Kasus Kuota Haji
CNN Indonesia
Jumat, 26 Sep 2025 21:52 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.Anggota Syuriah PBNU Abdul Muhaimin beraudiensi dengan KPK terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Muhaimin menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diusut tuntas.Lihat Juga :KPK Dalami Pertemuan Eks Bendahara Amphuri dengan Yaqut Cholil
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Korupsi itu mestinya menjadi bagian dari extraordinary crime yang harus ditindak tuntas transparan dan adil, tapi jangan sampai kehilangan wise (kebijaksanaan),” kata Muhaimin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).Muhaimin mengingatkan KPK agar publik mendapatkan penjelasan yang terang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia pun mendorong KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Source: www.cnnindonesia.com
