Perintah Mendagri Respons Pernyataan Kepala Daerah soal TKD Dipangkas

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Peristiwa

Perintah Mendagri Respons Pernyataan Kepala Daerah soal TKD Dipangkas
CNN Indonesia

Jumat, 10 Okt 2025 22:00 WIB

url telah tercopy

Mendagri Tito Karnavian instruksikan pemda efisiensi belanja birokrasi sebagai respons pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. (Dok. Arsip Puspen Kemendagri)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi belanja birokrasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.”Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat maka satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/10).Belanja birokrasi yang dimaksudkan Mendagri antara lain pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.Lihat Juga :Dasco Beber Materi Rapat Bareng Menkeu Purbaya hingga Tito di DPR

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mengeluarkan pernyataan, bahkan sampai mendatangi Menteri Keuangan Purbaya, terkait pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat.Merespons itu, menurut Tito, seluruh pemerintah daerah di Indonesia berhasil menerapkan efisiensi pada masa pandemi Covid-19 sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan efisiensi.”Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu zaman Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa,” ujarnya.Selain itu, Tito meminta kepada semua pihak di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan anggaran.”Program-program juga harus betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” tutur eks Kapolri tersebut.Lihat Juga :Dana Daerah Dipangkas, Komisi II DPR Minta Pemda Tak Boros AnggaranBeban rakyat dan peran inspektoratSelain efisiensi belanja, Tito juga mendorong daerah melakukan inovasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan pajak restoran, hotel, dan parkir yang masih sering bocor dan belum masuk kas daerah.”Buat sistem agar pajak yang ada tidak bocor. Jangan menambah beban baru ke rakyat kecil, tapi pastikan potensi pajak yang sudah ada bisa masuk penuh ke kas Pemda,” katanya.Dalam konteks tata kelola, Tito menilai Inspektorat Daerah merupakan tulang punggung pengawasan pemerintahan di daerah. Sebagai pengawas internal, mereka memiliki posisi strategis untuk memberi peringatan dini, bimbingan hukum, hingga evaluasi pelaksanaan program.”Inspektorat punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar hukum, bisa ditindak. Bahkan kepala daerah bisa diberhentikan lewat mekanisme putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.Ia menambahkan, koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota perlu diperkuat agar sistem pengawasan berjalan seragam dan efektif di seluruh Indonesia.Menurut Tito, Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan audit rutin, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.”Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” kata Tito di Jakarta, Kamis.Tito menekankan, pengawasan yang ketat perlu difokuskan pada program-program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan.Program-program tersebut bukan hanya bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mengalihkan efisiensi TKD. Karena itu, Tito meminta Inspektorat Daerah memastikan implementasinya berjalan transparan dan tepat sasaran.”Program nasional seperti MBG dan ketahanan pangan bisa menggerakkan rantai pasok dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, karena uangnya beredar langsung di wilayah itu,” jelas Tito.Mendagri berharap dengan optimalnya tugas tugas para inspektur dalam pengawasan dan pencegahan, roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan maksimal. Lihat Juga :Sherly Tjoanda-17 Gubernur Protes Purbaya soal Pemotongan Duit PemdaAlokasi dana TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.Kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L), yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.Sebelumnya usai menerima 18 gubernur yang mendatanginya terkait TKD, Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur. Menurutnya, anggaran atau duit transfer ke daerah (TKD) memang terlalu banyak dipotong.”Cuma, kita lihat saja gimana. Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya soal kinerja pemda, Selasa (10/7).”Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau emang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, coretax lebih bagus, bea cukai gak ada bocor, pajaknya gak ada bocor. Harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janji sang menteri.Purbaya juga menegaskan dirinya adalah orang baru di pemerintahan sekarang. Ia kemudian mengingatkan para pemerintah daerah untuk membersihkan citra mereka yang dianggap buruk oleh pusat.”Saya kan ke kepemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” katanya. (antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

url telah tercopy

TOPIK TERKAIT

tito karnavian

apbn 2026

mendagri

dana tkd

dana transfer ke daerah

dana transfer daerah

Leave a Reply Cancel reply