Perputaran Dana Haji 2026 Rp20 Triliun, KPK Ingatkan Transparansi
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Peristiwa
Perputaran Dana Haji 2026 Rp20 Triliun, KPK Ingatkan Transparansi
CNN Indonesia
Jumat, 03 Okt 2025 23:00 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
KPK menggelar audiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah hari ini, Jumat (3/10). (CNNIndonesia.com/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam audiensi bersama Kementerian Haji dan Umrah hari ini, Jumat (3/10), mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna memastikan layanan haji yang akuntabel dan bebas penyimpangan.”Prinsipnya itu transparansi, kalau ada proses lelang, pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” ucap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam audiensi tersebut, sebagaimana rilis yang disampaikan Humas KPK.Setyo menegaskan keterbukaan dalam pengadaan akan memudahkan masyarakat mengawasi proses dan mencegah persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun lalu, yang tidak hanya terkait kuota tetapi juga berbagai aspek lainnya. ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan komitmen kementeriannya untuk mewujudkan layanan yang efektif, akuntabel, dan transparan.Oleh karena itu itu, dia memutuskan untuk menggandeng KPK dalam pencegahan potensi penyimpangan. “Kami minta bantuan KPK untuk bisa menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan oleh presiden,” kata Irfan. Pilihan RedaksiKPK Ungkap Alasan Tak Pakai Pasal Suap di Kasus Kuota HajiSejumlah Biro Travel dari Asphuri Kembalikan Uang Kuota Haji ke KPKMenteri Haji Sambangi KPK di Tengah Penyidikan Korupsi Kuota HajiDalam audiensi dimaksud, kementerian tersebut memaparkan sejumlah titik rawan dalam PBJ layanan haji, seperti potensi mark up dan gratifikasi pada pengadaan gelang identitas, buku manasik, hotel, penerbangan, katering, dan transportasi. Kerugian negara juga dapat muncul apabila premi asuransi melebihi nilai aktuaria.Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengingatkan risiko terbesar bukan hanya kerugian negara, melainkan praktik pemberian upeti terkait kuota haji.”Yang paling rawan itu bukan kerugiannya, tapi menerima upeti karena semua orang itu pasti ingin berangkat,” ucap Fitroh.Dia juga mengingatkan pentingnya menghindari konflik kepentingan dan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan sebagai bentuk antisipasi.Selain paparan PBJ, Kementerian Haji dan Umrah meminta bantuan KPK melakukan pelacakan terhadap sejumlah calon pejabat yang bergeser dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah untuk memitigasi potensi masalah di masa depan.”Kami mohon bisa dipantau oleh KPK untuk clean and clear agar ke depan tidak ada masalah bagi kami,” kata Irfan.KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan tahun 2024. Sudah banyak saksi baik dari unsur Kementerian Agama maupun biro perjalanan haji yang dilakukan pemeriksaan.KPK juga sudah melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti, seperti dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.KPK sudah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. Temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (ryh/wiw)
[Gambas:Video CNN]
Bagikan:
url telah tercopy
TOPIK TERKAIT
kpk
dana haji
kementerian haji dan umrah
haji
komisi pemberantasan korupsi
dana haji 2026
ARTIKEL TERKAIT
Staf Ahli Mensos Tetap Bekerja Meski Jadi Tersangka Bansos
Menteri Ungkap Kuota Haji 2026: 221 Ribu Jemaah, Dibagi per Provinsi
Wamen Dahnil: Estimasi Kuota Haji 2026 Sebanyak 221.000 Jemaah
KPK Selidiki Banyak Travel di Pelbagai Wilayah RI di Kasus Kuota Haji
KPK Tahan Menas Erwin Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Prabowo Teken Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah
REKOMENDASI UNTUKMU
LIHAT SEMUA
LIHAT SEMUA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER
Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG
TELUSURI
Nasional
Internasional
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Hiburan
Gaya Hidup
berbuatbaik.id
CNN TV
IKUTI KAMI
© 2025 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2025 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed
with permission. Tentang Kami |
Redaksi |
Pedoman Media Siber |
Karir |
Disclaimer
CNN U.S. |
CNN International |
CNN en ESPAÑOL |
CNN Chile
CNN México |
العربية |
日本語 |
Türkçe Perputaran Dana Haji 2026 Rp20 Triliun, KPK Ingatkan Transparansi
login
Home
Nasional
Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik
BERITA TERBARU
Internasional
Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika
BERITA TERBARU
Ekonomi
Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action
BERITA TERBARU
Olahraga
Sepakbola
Moto GP
F1
Raket
BERITA TERBARU
Teknologi
Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate
BERITA TERBARU
Otomotif
Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif
BERITA TERBARU
Hiburan
Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom
BERITA TERBARU
Gaya Hidup
Health
Food
Travel
Trends
BERITA TERBARU
CNN TV
Ragam
Foto
Video
Infografis
Indeks
Fokus
Kolom
Terpopuler
Features
Search History
Loading… Nasional
Peristiwa
Perputaran Dana Haji 2026 Rp20 Triliun, KPK Ingatkan Transparansi
CNN Indonesia
Jumat, 03 Okt 2025 23:00 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
KPK menggelar audiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah hari ini, Jumat (3/10). (CNNIndonesia.com/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam audiensi bersama Kementerian Haji dan Umrah hari ini, Jumat (3/10), mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna memastikan layanan haji yang akuntabel dan bebas penyimpangan.”Prinsipnya itu transparansi, kalau ada proses lelang, pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” ucap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam audiensi tersebut, sebagaimana rilis yang disampaikan Humas KPK.Setyo menegaskan keterbukaan dalam pengadaan akan memudahkan masyarakat mengawasi proses dan mencegah persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun lalu, yang tidak hanya terkait kuota tetapi juga berbagai aspek lainnya. ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan komitmen kementeriannya untuk mewujudkan layanan yang efektif, akuntabel, dan transparan.Oleh karena itu itu, dia memutuskan untuk menggandeng KPK dalam pencegahan potensi penyimpangan. “Kami minta bantuan KPK untuk bisa menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan oleh presiden,” kata Irfan.
Source: www.cnnindonesia.com
