Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK

Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK
Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK

Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK

login

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Hukum Kriminal

Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK
CNN Indonesia

Selasa, 23 Sep 2025 10:07 WIB

Bagikan:

url telah tercopy

Ilustrasi Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.Djoko disebut meminta KPK untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar dan bersih.”Benar ada surat terkait koordinasi supervisi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (22/9) malam. ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Budi mengatakan KPK berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.Satu di antaranya melalui instrumen Monitoring Controling Surveilance for Prevention (MCSP) yang berfokus pada 8 area. Pilihan Redaksi3 Program Pemerintah yang Berdampak Langsung ke Pasar TradisionalPolda Jatim Tangkap Hampir 1.000 Orang dalam Ricuh Demo di 10 KotaRibuan Petani Akan Gelar Aksi di Depan DPR 24 SeptemberYakni perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, penguatan aparat pengawas internal, manajemen aset (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik”KPK juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sebagai salah satu bentuk collaborative governance melalui partisipasi aktif publik,” ucap Budi.Djoko Susanto dalam beberapa pemberitaan menjelaskan jika selama enam bulan terjadi pengabaian oleh Bupati Jember Muhammad Fawait terhadap tugas dan fungsi wakil bupati seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pengabaian tersebut terlihat dari tidak dilibatkannya wakil bupati dalam proses perumusan kebijakan dan agenda-agenda resmi pemerintahan daerah. Hal ini dianggap berakibat tidak terlaksananya penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).Djoko menilai sikap bupati menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) dirasa tumpang tindih dengan tugas dan fungsi wakil bupati.Kemudian, meritokrasi kepegawaian ASN yang tidak berjalan sehingga berpotensi rendahnya profesionalitas aparatur dan rawan terjadi KKN.Inspektorat juga dianggap lemah dan tidak independen dalam menjalankan pengawasan sehingga ada sejumlah ASN yang dipaksa mengundurkan diri setelah dilakukan pemeriksaan.Ketiga, pengelolaan APBD yang tidak transparan. Keempat, lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah sehingga kendaraan bermotor digunakan oleh orang yang tidak berhak.Kelima, koordinasi antara wakil bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhambat sehingga ada pembangkangan ASN kepada wakil bupati. Terakhir, tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler wakil bupati. (ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]

Bagikan:

url telah tercopy

TOPIK TERKAIT

bupati jember

wakil bupati jember

pengaduan

kpk

djoko susanto

muhammad fawait

perseteruan bupati dan wakil bupati jember

ARTIKEL TERKAIT

LHKPN Wahyudin: 2019 Minus Rp159 Juta, 2022 Minus Rp415 Juta

KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

KPK Dalami LHKPN Wahyudin Morido yang Minus 5 Tahun Berturut

Bupati Sudewo Kembali Diperiksa KPK di Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Harta Anggota DPRD Wahyudin Moridu Minus Rp2 Juta, KPK Turun Tangan

REKOMENDASI UNTUKMU

LIHAT SEMUA

LIHAT SEMUA

LAINNYA DI DETIKNETWORK

LIVE REPORT

LIHAT SELENGKAPNYA

TERPOPULER

Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG

TELUSURI

Nasional

Internasional

Ekonomi

Olahraga

Teknologi

Otomotif

Hiburan

Gaya Hidup

berbuatbaik.id

CNN TV

IKUTI KAMI

© 2025 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2025 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed
with permission. Tentang Kami |
Redaksi |
Pedoman Media Siber |
Karir |
Disclaimer
CNN U.S. |
CNN International |
CNN en ESPAÑOL |
CNN Chile
CNN México |
العربية |
日本語 |
Türkçe Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK

login

Home

Nasional

Politik
Hukum & Kriminal
Peristiwa
Pemilu
Info Politik

BERITA TERBARU

Internasional

Asean
Asia Pasifik
Timur Tengah
Eropa Amerika

BERITA TERBARU

Ekonomi

Keuangan
Energi
Bisnis
Makro
Corporate Action

BERITA TERBARU

Olahraga

Sepakbola
Moto GP
F1
Raket

BERITA TERBARU

Teknologi

Teknologi Informasi
Sains
Telekomunikasi
Climate

BERITA TERBARU

Otomotif

Tren
Mobil
Motor
E-Vehicle
Commercial
Info Otomotif

BERITA TERBARU

Hiburan

Film
Musik
Seleb
Seni Budaya
Music At Newsroom

BERITA TERBARU

Gaya Hidup

Health
Food
Travel
Trends

BERITA TERBARU

CNN TV

Ragam

Foto
Video
Infografis
Indeks

Fokus
Kolom
Terpopuler

Features

Search History

Loading… Nasional

Hukum Kriminal

Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK
CNN Indonesia

Selasa, 23 Sep 2025 10:07 WIB

Bagikan:

url telah tercopy

Ilustrasi Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.Djoko disebut meminta KPK untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar dan bersih.”Benar ada surat terkait koordinasi supervisi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (22/9) malam. ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Budi mengatakan KPK berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.Satu di antaranya melalui instrumen Monitoring Controling Surveilance for Prevention (MCSP) yang berfokus pada 8 area. Pilihan Redaksi3 Program Pemerintah yang Berdampak Langsung ke Pasar TradisionalPolda Jatim Tangkap Hampir 1.000 Orang dalam Ricuh Demo di 10 KotaRibuan Petani Akan Gelar Aksi di Depan DPR 24 SeptemberYakni perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, penguatan aparat pengawas internal, manajemen aset (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik”KPK juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sebagai salah satu bentuk collaborative governance melalui partisipasi aktif publik,” ucap Budi.Djoko Susanto dalam beberapa pemberitaan menjelaskan jika selama enam bulan terjadi pengabaian oleh Bupati Jember Muhammad Fawait terhadap tugas dan fungsi wakil bupati seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pengabaian tersebut terlihat dari tidak dilibatkannya wakil bupati dalam proses perumusan kebijakan dan agenda-agenda resmi pemerintahan daerah.


Source: www.cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *